JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Forum RT/RW Jakarta Utara (Jakut) mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta mencarikan solusi hunian bagi warga eks Kampung Bayam dan meminta semua pihak terkait untuk tidak mempolitisasi persoalan.
Sebab, politisasi isu eks Kampung Bayam saat mendekati hari pemilihan di Pemilu 2024 ini tidak hanya berpotensi merugikan warga terkait, namun juga akan berdampak terhadap kegaduhan dan rawan memicu konflik sosial.
Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib mengatakan, semakin mendekati hari pemilihan di Pemilu 2024 ini masyarakat Jakarta Utara berharap semua pihak saling menjaga dan menahan diri untuk tidak melempar isu panas yang membuat gaduh publik.
Termasuk terkait isu eks Kampung Bayam yang belakangan kembali mencuat.
"Warga eks Kampung Bayam itu merupakan persoalan sosial yang perlu dicarikan solusi bersama. Bukannya malah dipolitisasi oleh oknum yang berkepentingan," kata dia, Kamis (25/1/2024).
Diakui Suaib, penyelesaian permasalahan eks Kampung Bayam kompleks saat ini butuh waktu untuk bisa mengurainya.
Dimulai dari dasar hukum yang belum tuntas diselesaikan oleh Pemegang Kebijakan sebelumnya berdampak terhadap penanganan saat ini.
Dipahaminya, sebagai pengelola Rumah Susun Kampung Bayam, PT Jakarta Propertindo tidak bisa menerapkan pembayaran dengan skema sosial atau retribusi terhadap para warga lantaran terkait aturan perusahaan.
Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak bisa memberikan skema terprogram lantaran aset masih dalam pengelolaan perusahaan PT Jakpro.
Sebagai upaya memfasilitasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah memberikan bantuan relokasi bagi warga eks Kampung Bayam ke Rusun Nagrak sebagai pengganti hunian mereka.
Lalu, ke depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan pembangunan Rusun sebagai pengganti di wilayah Kecamatan Tanjung Priok.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
