Etika Politik dan Netralitas Presiden

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo bahwa presiden dapat ikut kampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinilai akan semakin menunjukkan ketidaknetralan.

Dari segi etika politik, sikap Presiden tersebut dipandang tidak baik meski aturan perundang-undangan tidak melarangnya.

Jika bicara aturan hukum, Undang-Undang Pemilu memang memberikan hak kepada presiden untuk melakukan kampanye.

Begitu pula dalam negara demokrasi, presiden bisa berkampanye.

Apalagi jika yang bersangkutan maju sebagai petahana.

Dengan demikian, kemudian ada larangan pemanfaatan fasilitas negara.

Namun, yang menjadi persoalan di Indonesia, sulit untuk memisahkan fasilitas negara.

Mana saja fasilitas yang bisa digunakan dan mana yang harus ditinggalkan.

Karena kesulitan itu, pada akhirnya presiden sebagai simbol menjadi tidak netral, tidak fair.

Adapun dalam Pilpres 2024 ini, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai salah satu kandidat.