ADVERTISEMENT

DPR Kembali Soroti Ledakan Smelter Nikel di Kawasan Industri Morowali

Sabtu, 20 Januari 2024 11:31 WIB

Share
Ilustrasi. Insiden meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali. (Tangkapanlayar)
Ilustrasi. Insiden meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali. (Tangkapanlayar)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kembali terjadi ledakan tungku smelter nikel milik perusahaan China kembali terjadi di kawasan PT. Indonesian Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat malam (19/1/2024). Kali ini ledakan terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI). 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, di Jakarta, Sabtu (20/1/2024) menilai kecelakaan beruntun itu dapat terjadi karena Pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China.

"Harusnya sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan China," kata Mulyanto anggota DPR dari daerah pemilihan Tangerang Raya.

Ia menjelaskan Pemerintah harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

Mulyanto menegaskan jangan karena perusahaan ini milik investor China maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat.

"Dua bulan lalu meledak smelter PT.ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas. Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT. GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT. SMI," tutur Mulyanto yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi PKS.

Ledakan smelter yang  beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," terang Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter China tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini. Hal ini perlu untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

"Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," ujar Mulyanto.

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri.

Halaman

ADVERTISEMENT

Reporter: Agus Johara
Editor: Rendra Saputra
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT