SERANG, POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Presiden Jokowi dalam menaikan gaji PNS 8 persen, dinilai kental dengan nuansa politik. Apalagi keputusannya dilakulan pada masa kampanye.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, kenaikan gaji pada PNS dalam mendekati pemungutan suara sangat kental dengan kepentingan politik.
"Kalau bicara soal bansos, tunjangan, kenaikan gaji TNI, Polri ketika momentumnya menjelang dekat pemilihan suara, bahkan 3 bulan sebelum pemungutan suara memang kental," katanya, Rabu (17/1/2024)
Ia menduga ada kepentingan kekuasaan terhadap pasangan calon tertentu. Apalagi, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi hingga 80 persen.
"Kalau saya menilai dan menduga ya ada kepentingan kekuasaan untuk mendukung terhadap paslon tertentu. Ketika figur representatifnya kepada siapa, ya di situlah dukungannya," ujarnya.
Menurutnya, pola kenaikan gaji untuk menggalang suara tidak hanya dilakukan rezim Jokowi. Sebab sebelumnya juga, pola tersebut pernah dilakukan.
"Kalau mau fair bukan hanya di rezim ini, zaman dulu juga polanya hampir sama. Kental ini bentuk dukungan terhadap Paslon tertentu. Makanya makan siang pak Jokowi dan Prabowo bukan makan siang sederhana, itu menjelaskan pak Jokowi dan kekuasaannya ada dimana gitu," paparnya.
Di sisi lain, Adib juga menyampaikan kenaikan gaji PNS tidak akan berpengaruh pada peningkatan kualitas kinerja atau pelayanan terhadap masyarakat, terutama di Banten.
"Signifikan menaikan kinerja terutama di Banten, saya katakana bulshit, sama saja," ungkapnya.
Ia menilai, PNS gaji rendah namun bergaya hedonis. Sehingga dirinya pesimis kenaikan gaji akan berkorelasi pada peningkatan pelayanan publik.
"PNS itu sudah didik penghasilan rendah tapi gayanya hedon, selama tidak ada pembuktian terbalik, ya gitu-gitu saja. Menurut saya nggak sama sekali, saya pesimis soal itu. PNS kita itu kan gayanya feodal, sejatinya dia pelayanan tapi mentalnya bos," jelasnya.
.png)
.jpg)
