ADVERTISEMENT
Selasa, 16 Januari 2024 06:39 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politikus senior, Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan alasan dirinya pamit dan mundur dari PDI Perjuangan (PDIP).
Ia mengaku, dirinya mundur dari partai banteng moncong putih itu karena mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia kepercayaan publiknya, approval ratingnya 75-80 persen," ujar Ara kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (15/1/2024).
Ara menambahkan, Jokowi sudah memperjuangkan banyak untuk kemajuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia pun mengaku siap mengikuti Jokowi berkarya untuk bangsa dan negara.
"Beliau (Jokowi) sudah memperjuangkan banyak hal, bagaimana tegas menghadapi radikalisme, bagaimana membuat mayoritas saham Indonesia di Freeport dan bagaimana juga membantu rakyat kecil dan juga memindahkan Ibu kota, adanya pemerataan," kata dia.
Maka itu, Ara mengikuti Presiden Jokowi dalam pilihan politik ke depannya. Hanya saja, Ara tidak menjelaskan secara detail langkah politik yang akan ditempuhnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto menanggapi mundurnya Maruarar Sirait sebagai kader PDIP. Surat pengunduran diri beserta Kartu Tanda Anggota (KTA) partai telah disampaikan Maruarar Sirait kepada Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto, Senin (15/1/2024).
Menurut Hasto, menjadi anggota partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Bagi yang sudah tidak ingin menjadi anggota, maka dapat mengajukan pengunduran diri.
"DPP partai menerima pengunduran diri Pak Ara Sirait (Maruarar Sirait). Terlebih dengan kondisi Pak Ara sekarang yang sudah semakin berhasil sebagai pengusaha. Beberapa foto Pak Ara dengan pengusaha menunjukkan keberhasilan itu," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Hasto mengatakan, pengunduran diri Ara sebagai bagian dari konsolidasi kader, mengingat langkah itu diambil saat partai sedang berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT