PAN Tidak Setuju Jokowi Dimakzulkan, Bisa Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - PAN, salah satu partai politik (parpol) pendukung koalisi pemerintahan Joko Widodo, mempertanyakan alasan munculnya wacana pemakzulan presiden.

"Semua pihak diminta untuk tidak gegabah menanggapi permintaan pemakzulan presiden," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Pasalnya, kata Daulay yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN di DPR, permintaan tersebut bisa menimbulkan polemik dan kegaduhan yang tidak perlu. Apalagi, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pileg dan pilpres.

"Permintaan itu tidak jelas apa dasarnya. Mengapa sampai pada kesimpulan presiden harus dimakzulkan? Jangan hanya karena motif politik justru menimbulkan polemik dan perdebatan publik".

Terkait pemakzulan Presiden, sudah diatur dengan tegas di dalam UUD 1945. Di dalam pasal 7A disebutkan bahwa presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR setelah terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa; pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

"Coba periksa, apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan presiden seperti yang diatur di dalam pasal tersebut? Bukankah malah justru sebaliknya bahwa presiden Jokowi bekerja sangat baik. Popularitasnya sangat tinggi. Masyarakat sangat menyukai," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II.

Dalam kaitan ini, permintaan pemakzulan itu dinilai sangat mengada-ngada. Tidak ada konteksnya sama sekali. Dia nilai ada sebagian pihak yang mungkin hanya mencari sensasi di tengah dinamika politik menjelang pilpres dan pileg. Isu pemakzulan itu juga dinilai memiliki muatan politik yang sangat tinggi. Sehingga sudah selayaknya diabaikan dan tidak ditanggapi.

"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam perjalanan demokrasi dan tata negara kita. Jangan hanya karena perbedaan pilihan politik, lalu mengusulkan dan menggagas pemakzulan. Negara ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi semua pihak. Faktanya, ada banyak kelompok masyarakat lain yang mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Jokowi."

"Janganlah memperkeruh situasi yang ada. Jaga suasana kebatinan semua pihak. Jangan membawa isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Bagaimana pun dinamika politiknya, persatuan harus diutamakan. Ini yang harus jadi pegangan semua pihak."