JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam kunjungannya ke Timur Tengah mengatakan, perang Israel-Hamas dapat dengan mudah menyebar luas ke luar wilayah Palestina karena ketegangan yang mendalam di wilayah tersebut, Minggu (7/1/2024).
Melansir ABC News, Senin (8/1/2024), Blinken melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan beberapa pemimpin negara Timur Tengah lainnya untuk misi diplomatiknya yang keempat setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini.
“Pertempuran semacam itu akan menyebabkan lebih banyak lagi ketidakamanan dan penderitaan," kata Blinken kepada para jurnalis di Doha, Qatar.
Blinken akan mengadakan pertemuan lebih banyak lagi bersama para pemimpin Arab di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sebelum menuju Israel dan Mesir.
Deeklasi menjadi inti dari diskusi pertemuan tersebut mengingat pertempuran yang semakin intens terjadi di Laut Merah, perbatasan Israel-Lebanon, Irak hingga Suriah.
Para pejabat AS mengatakan bahwa kelompok militan seperti Hizbullah, Houthi, serta pejuang proksi yang didukung Iran melatarbelakangi insiden pertikaian yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut.
"Saya juga akan mengangkat pentingnya melakukan lebih banyak hal untuk mencegah jatuhnya korban sipil. Terlalu banyak warga Palestina, warga Palestina yang tidak bersalah, yang telah terbunuh,” kata Blinken menjelang pertemuan dengan pemimpin Israel dan Tepi Barat pada awal pekan ini.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban tewas di Gaza melampaui 22.800 orang pada Minggu (7/1/2024).
Kemudian, Blinken berterima kasih kepada Qatar atas bantuannya dalam pembebasan lebih dari 100 sandera yang telah dilakukan sebelumnya, bersamaan dengan gencatan senjata sementara pada November 2023 lalu.
Ia juga menyampaikan, dipomasinya difokuskan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza dan membebaskan para sandera.
"Saya pikir juga, sangat penting bahwa, sejauh operasi berlanjut, operasi-operasi tersebut dirancang untuk melindungi warga sipil dan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat, bukan sebaliknya," ujar Blinken.
