Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa penyelenggaraan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan instrumen untuk mewujudkan visi besar keterbukaan informasi.
"Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yg maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel," urainya.
Lebih lanjut Donny melaporkan, monev keterbukaan informasi publik tahun ini dilakukan kepada 369 badan publik dari seluruh kategori.
"Dapat kami laporkan kepada Bapak Wapres, badan publik yang mendapat kualifikasi Informatif berjumlah 139 atau 37,7 persen dari 369.
Dengan jumlah ini, artinya telah terlampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 90 badan publik informatif," ungkapnya.
Melengkapi laporannya, Donny menuturkan bahwa total badan publik yang memperoleh predikat Menuju Informatif 43, Cukup informatif 13, Kurang informatif 27, dan Tidak Informatif 147.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto. (johara)
.jpg)
