KPK Menahan Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta

Sabtu, 9 Desember 2023 13:00 WIB

Share
KPK menahan mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. (tangkapanlayar)
KPK menahan mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. (tangkapanlayar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

ED sudah menjalani pemeriksaan sejak pagi hari terkait kasus penerimaan gratifikasi sebesar Rp 18 miliar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pada sore hari, ED terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK.

"Tim penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan terhitung sejak 8 Desember 2023 hingga 27 Desember 2023 di Rutan KPK untuk kebutuhan proses penyidikan," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada hari Jumat, (8/12/2023) malam. 

Menurut Asep, bukti permulaan gratifikasi yang diterima oleh ED mencapai Rp 18 miliar. "KPK terus menelusuri dan mendalami aliran uangnya, termasuk adanya perbuatan pidana lain," ujarnya.

Penyidik KPK menetapkan ED sebagai tersangka pada Selasa, 12 September 2023, setelah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta ke tahap penyidikan.

Asep mengatakan bahwa kasus ini terungkap karena ED tidak melaporkan kekayaan yang dimilikinya ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

"ED tidak pernah melaporkan penerimaan berbagai gratifikasi ke KPK pada kesempatan pertama setelah menerimanya dalam waktu 30 hari kerja," katanya.

Dalam kurun 2007 hingga 2023, ED menduduki beberapa jabatan strategis, seperti Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea Cukai Jawa Timur I. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Risiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

"ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) hingga dari pengusaha barang kena cukai," lanjut Asep.

Penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED dimulai sejak tahun 2009 melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar