"Kita akan mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas untuk kepentingan publik. Pak Prabowo dan Gibran juga ingin menegakkan mimbar akademik, Jadi nggak hanya sebagai sarana bagi dunia akademi tapi sebagai sarana kebebasan berekspresi para mahasiswa para pelajar dan tidak dibatasi," tukasnya.
Selain itu, mereka ingin menghapus diskriminasi baik itu dilakukan oleh oknum negara kepada masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. Nantinya setiap kebijakan Prabowo-Gibran juga berisi komponen humanis, inklusif dan gender sensitif. "Jadi setiap kebijakan Prabowo-Gibran mempertimbangkan tiga hal itu," paparnya.
Masih dalam webinar Apahabar Community, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengungkapkan masalah penegakan hukum bagi masyarakat sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin penegakan hukum yang adil.
"Yang ditunggu publik sekarang itu bagaimaan hukum itu berlaku adil. Jadi asas hukum atau elemen hukum itu menyentuh masyarakat dari tingkat bawah. Kita tahu dalam penindakan hukum masih ada yang namanya pandang bulu. Jadi menurut hemat saya, ada beberapa kasus akan direspons kalau sudah ramai di media sosial. Jadi viral dulu," ujarnya.
Komitmen penegakan hukum seperti ini yang dipelototi masyarakat. Mereka ingin mendapatkan respons yang baik dan cepat, ketika ada persoalan hukum yang mereka alami di tengah lingkungan kehidupannya.
"Yang kita mau itu, penegakan hukum berlaku adil tanpa harus viral dulu. Penegak hukum harus merespons secara cepat dan adil laporan masyarakat. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang sangat ditunggu masyarakat," ungkapnya.
Menanggapi ketiga juru bicara capres-cawapres itu, Pakar dan Praktisi Hukum Pidana dan Hary Firmansyah mengatakan ketiganya punya visi untuk melakukan reformasi hukum. Namun hal itu nantinya bukan menjadi janji kosong hanya karena kepentingan elektoral.
"Yang saya lihat dari statement ketiganya adalah adanya keinginan untuk reformasi hukum. Tapi yang penting dalam konteks tata negara saat ini adalah, menghindari politisasi terhadap aparat penegakan hukum itu sendiri. Jadi siapapun yang berkuasa harus konsisten dengan janjinya untuk tidak mempolitisasi penegak hukum. Jadi itu yang penting dan harus dicatat," pungkasnya.
Acara webinar Apahabar Community yang membahas pandangan kaum milenial soal gagasan penegakan hukum dari setiap capres-cawapres ini berjalan lugas dan interaktuf dipandu oleh Host milenial Salsa Aquina. (Ril)
