“Akan memberikan ikan dan pancingnya. Tidak hanya pada siswa atau santrinya, tapi juga kepada lembaganya. Makanya, Presiden Jokowi ada Dana Abadi Pesantren. Biar fasilitas dan SDM nya semakin berkualitas,” kata Najib menirukan perkataan Prabowo.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga seringkali tidak mencerminan kebutuhan masyarakat. Mereka hanya dipandang sebelah mata, dipinggirkan, bahkan tidak didengar aspirasinya, sehingga menjadi permasalahan serius yang mendesak diselesaikan. “Keadilan tidak menjadi falsafah dalam menjalankan program pemerintah,” katanya.
Dari Mujadalah Kiai Kampung tersebut, ada tiga poin dalam Resolusi Kiai Kampung. Diantaranya: Pertama, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Masih banyak guru-guru di perdesaan yang menerima gaji sebesar Rp.70.000 perbulan.
Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut.
Kedua, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara di manapun di Indonesia, terutama di perdesaan. Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa, yang menangani urusan administrasi, sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima, tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit.
Poin ketiga, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun, dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan. Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani.
“Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Kiai Kampung menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia,” katanya.
Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan evaluasi yang akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan demi terwujudnya Negara Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara sejahtera yang penuh rahmat dan ampunan tuhan).
Dari dua Capres yang hadir kata Najib, Capres Prabowo dan Capres Anies Baswedan, sangat respon dan berjanji akan melaksanakan tiga poin Resolusi Kiai Kampung tersebut. Hal itu disamput luar biasa oleh seluruh Kiai Kampung yang hadir.
“Kedua Capres yang hadir telah berkomitmen dan semoga tak lupa untuk menjalankan program itu dalam program 100 hari setelah terpilih. Aspirasi Kiai Kampung itu adalah aspirasi rakyat di pedesaan,” tegasnya.
Capres Anies Baswedan saat Resolusi Kiai Kampung dibacakan dan diserahkan, sangat berkomitmen dan tiga poin tersebut sudah masuk dalam visi misi yang ia usung. “Kuncinya ada pada kata keadilan. Semua program yang pemerintah rancang harus berdasar pada falsafah keadilan. Jika keadilan jadi dasar, semua akan merasakan program yang berkeadilan,” kata Najib menirukan perkataan Anies.
Terakhir, Najib menambahkan, bahwa Mujadalah Kiai Kampung akan terus ikut mengawal dan terus bersama Kiai Kampung di seluruh daerah di Indonesia. “Langkah selanjutnya masih akan dirumuskan. Karena forum ini semata-mata untuk kemaslahatan umat. Tidak ada kepentingan apapun,” tegasnya.
