JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sebanyak 200 Kiai Kampung dan Bu Nyai Kampung menggelar Mujadalah Kiai Kampung dengan mengundang tiga Calon Presiden (Capres) 2024 yang sudah ditetapkan KPU. Acara tersebut diselenggarakan pada 18 November 2023 di Kastil Atamimi Palace Malang, Jawa Timur.
Adapun Calon Presiden yang hadir hanya dua Capres. Diantaranya, Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan. Capres Ganjar Pranowo, tidak bisa hadir.
Ada tiga poin utama yang disampaikan kepada para Capres yang hadir dalam acara tersebut. Para Kiai Kampung berharap tiga poin aspirasi tersebut bisa dilaksanakan dalam program 100 hari Capres yang terpilih nantinya.
Menurut Penggagas Mujadalah Kiai Kampung, Najib Salim Atamimi, Mujadalah Kiai Kampung itu digelar untuk mewadahi aspirasi Kiai Kampung yang selama ini terlihat masih sering luput dari perhatian para Capres, pada setiap momen Pilpres atau Pemilu. Padahal mereka adalah kekuatan real di masyarakat, yang setiap harinya bersama masyarakat.
“Saat acara Mujadalah Kiai Kampung belangsung, yang dihadiri oleh dua Capres, Prabowo Subianto dan Capres Anes Baswedan, di jam berbeda, terlihat wajah Kiai Kampung sangat sumringah dan bahagia, karena bisa bertatap muka dengan calon pemimpinnya. Bisa berdiskusi, berdialog dan menyampaikan aspirasinya secara langsung,” jelas Najib, Selasa (21/11/2023).
Supaya kebahagiaan itu tidak pudar, diharapkan aspirasi Kiai Kampung yang tertulis dalam naskah Resolusi Kiai Kampung bisa direalisasikan dalam program 100 hari capres yang terpilih nantinya. Resolusi Kiai Kampung tersebut tidak hanya menjadi dokumen tidak bernilai dan tidak bisa direalisasikan dalam bentuk program.
Karena jelas Najib, bahwa sesungguhnya terpenuhinya kebutuhan dasar ialah hak semua warga negara, termasuk warga masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak dasar Masyarakat.
“Hal itu berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Kewajiban ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh tasharraful imam alal ra’iyyah manutun bil maslahah, yang artinya: kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat,” katanya.
Namun fakta di lapangan saat ini, masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur yang diamanatkan oleh UUD. Kemiskinan, ketimpangan sosial dan keterbelakangan masih terjadi dalam kehidupan Masyarakat, khususnya di perdesaan. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatoris, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kondisi ini juga sudah direspon tegas oleh Capres Prabowo Subianto. Pihaknya komitmen, jika terpilih akan fokus menangani soal kemiskinan ekstrem dan stunting. Tak boleh ada petani susah pupuk. Tak boleh ada lagi anak-amak kurang gizi harus segera diberi susu,” jelas Najib.
Soal kondisi Pendidikan. Baik swasta dan negeri serta pesantren dan sejenisnya, di pedesaan dan perkotaan, Capres Prabowo kata Najib, juga sangat berkomitmen dan siap menjadikan program utama jika terpilih nantinya.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
