Hadiri Rakernas LDII, Capres Ganjar Berjanji Terapkan Gaspol di Pemerintahan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –  Bakal calon presiden  (Bacapres) Ganjar Pranowo hadir Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia  (Rakernas LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Dihadapan peserta Rakernas LDII, Ganjar menjelaskan tentang Indonesia Unggul dan Indonesia Emas 2045. Hadir dalam acara itu, Ketua Umum LDII KH Chriswanto Santoso.

Ganjar berjanji dalam pemerintahnya akan menerapkan Gadpol  (garap semua potensi online), karena bisa mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme  (KKN). "Karena itu, untuk menerapkan Gaspol maka anggarannya harus dinaikkan," terang Ganjar.

Ganjar berjanji sistem kabinetnya nanti, di mana tugas para menteri yang menilai rakyat sendiri dengan sistem digitalisasi tersebut. 

"Pejabat negara dilarang melakukan jual beli jabatan dan hindari melakukan KKN, karena  dengan penerapan digitalisasi akan diketahui," terang mantan gubernur Jawa Tengah ini.

Terkait perkembangan teknologi digital, Ganjar mengungkapkan, Indonesia tidak bisa lari dari situasi tersebut. “Rerata masyarakat Indonesia, mengakses internet 5,7 jam per hari. Sebesar 238 juta penduduk muslim Indonesia akan berhubungan dengan dunia digital,” jelasnya.

Mengingat besarnya potensi tersebut, ia mengingatkan, Indonesia harus menjadi produsen, bukan konsumen. “Transaksi digital kita besar, dengan potensi ekonomi 4.531 triliun. Maka harus terbiasa dengan industri digital,” tambah Ganjar.

Selanjutnya, terkait transisi hijau menuju energi baru terbarukan, perlu mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan. “Potensi lapangan kerja dari EBT adalah 3,7 juta orang. Investasi butuh 1.371 triliun,” imbuh Ganjar.

Berbicara ekonomi biru, Ganjar menyoroti wilayah Indonesia 77 persennya adalah laut. “Namun, baru 7,6 persen sektor maritim berkontribusi terhadap GPD Indonesia pada tahun 2021. Potensi ini perlu dikelola, seperti sektor perikanan tangkap,” jelas Ganjar.

Karena itu diperlukan pengamanan yang baik. “Tentara, polisi air, tenaga kerja maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, semua dikontrol betul, harus kuat,” katanya.