JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masih terus berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli. Pada Kamis (2/11/2023), Ketua DPD RI bersama para jajarannya terlihat menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat.
Dalam momen silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI untuk menyambangi MPR RI dan untuk turut berpartisipasi dalam Dewan Presidium Konstitusi yang meminta agar bangsa Indonesia kembali pada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.
"Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," kata LaNyalla.
Lebih lanjut, senator yang berasal dari Jawa Timur itu menjelaskan beberapa hal yang melandasi gagasan supaya bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, persoalan mengenai bangsa ini harus segera dibenahi dari akarnya, yakni di hulu.
"Komitmen kami adalah memperbaiki bangsa ini. Tentu perbaikan itu harus dilakukan di hulunya, karena di sanalah problematikanya. Hulunya itu adalah UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta pada tahun 1999-2002 harus dikembalikan sesuai aslinya," tutur LaNyalla.
Ichsanuddin Noorsy selaku Pengamat Ekonomi-Politik yang pada saat itu turut mendampingi Ketua DPD RI juga menambahkan, apa yang telah dilakukan oleh DPD RI merupakan suatu bentuk upaya guna membenahi kondisi bangsa yang semakin kusut. Ichsanuddin juga menguraikan bahwa sistem pemilihan presiden secara langsung diketahui sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya dalam Sila Keempat Pancasil.
"Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu," tutur Ichsanuddin Noorsy.
Ichsanuddin kemudian mengutip pidato dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. "Obama saat itu mengatakan 'demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lainnya," jelas Ichsanuddin Noorsy.
Menanggapi hal tersebut, KH Marsudi Syuhud yang merupakan Wakil Ketua Umum MUI mengatakan bahwa dalam konteks ajakan Ketua DPD RI untuk menyambangi MPR RI, pihak kelembagaannya harus menggelar rapat guna membangun kesepakatan terlebih dahulu. "Dalam kesempatan ini kami tak memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli," kata Kiai Marsudi.
Menurut Kiai Marsudi, perubahan merupakan suatu hal yang wajar. Ia menggambarkan, perbedaan waktu dan tempat bisa saja berbeda pandangan. Yang terpenting menurutnya, terdapat tiga hal yang harus dipegang teguh agar bangsa Indonesia tidak bubar.
"Pertama adalah integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat dan ketiga integrasi nilai," jelas Kiai Marsudi.
Kiai Marsudi juga berpesan pada Ketua DPD RI untuk memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama, tentang struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga, aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan yang terakhir, dapat dikontrol.
“Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan," pungkas Kiai Marsudi.
Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh Staf Khusus Brigjen Pol Amostian dan Kabiro Septim Sanherif Hutagaol. Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy serta Pegiat Konstitusi Zulkifli S Ekomei juga turut mendampingi.
Sementara itu, dari MUI hadir di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal MUI H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Rofiqul Umam Ahmad dan sejumlah jajaran pengurus MUI lainnya.
