PAN Bantah Ada Tekanan Saat Penentuan Gibran Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –  Pencalonan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 terus menuai polemik, terakhir Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal adanya tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik dalam penentuan cawapres Prabowo Subianto tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) berdasarkan keputusan yang diambil secara kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan kolektif kolegial.

"Penentuan nama Mas Gibran adalah solusi obyektif dan menjadi kebutuhan kolektif dari seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," ujar Viva Yoga dalam keterangannya, Senin, (30/10/2023).

Viva menjelaskan, penentuan Gibran tersebut atas dasar orientasi agar menang Pilpres 2024, serta dapat melanjutkan program pembangunan pemerintahan hari ini. Sembari melakukan transformasi seiring dengan dinamika masyarakat.

Oleh karena itu, juru bicara PAN itu menekankan bahwa KIM mencalonkan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto didasarkan pada rasa cinta. Bukan karena keterpaksaan, tekanan dan intimidasi dari siapapun dan pihak manapun.

"Ini pilihan rasional dan objektif. Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM tersandera kasus sehingga tidak independen dan penuh tekanan, ya dijogetin aja, hehe," kata Viva.

Viva memastikan, parpol yang tergabung di KIM memiliki rasa soliditas dan spirit kejuangan yang tinggi. Sehingga menurutnya, tidak akan terpecah walau ada badai mengguncang kekompakan koalisi yang diisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PSI, PBB, Prima, dan Garuda itu.

"Mari kita warnai pilpres dengan pertarungan ide, pemikiran, dan gagasan. Menjadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang mencerdaskan, menyehatkan, dan menggembirakan," imbau Viva.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapat cerita soal kartu truf ketua umum (ketum) parpol terkait pencalonan Gibran.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Hasto.