Keteladanan etik dan moral bagi politisi perlu dikedepankan dalam kontestasi. Saling sindir dan singgung antara elite politik, sah adanya sepanjang tidak mengungkit aib pribadi yang berdampak kepada ketersinggungan, perselisihan dan perpecahan.
Berilah keteladanan politik yang mencerahkan dan menyenangkan menyongsong pesta demokrasi kepada kaum muda, generasi milenial dan generasi Z sebagai pemilih terbesar di pilpres 2024.
Data KPU menyebutkan sebanyak 46.800.161 atau 22, 85 persen pemilih merupakan generasi Z yang lahir mulai tahun 1995 hingga 2000-an. Sedangkan pemilih dari generasi milenial (yang lahir tahun 1980 hingga 1994) berjumlah
66.822.389 orang atau 33,60 persen. Jika ditotal, kedua generasi tersebut berjumlah 113.622.550 atau 56,45 persen dari total pemilih sebanyak 204.807.222 jiwa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tentu dari beragam latar belakang pendidikan dan status sosial ekonominya.
Politik mencerahkan menjadi penting untuk menurunkan kadar sikap apolitis ( tidak peduli atau kurang berminat pada politik) elektoral bagi kaum muda.
Di sisi lain untuk menetralisir, setidaknya mengerem kian maraknya penyebaran disinformasi dan berita palsu, utamanya di media sosial.
Sementara pengguna media sosial tercatat 167 juta orang, 79,5 persen adalah anak muda dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok dan twitter.
Cukup beralasan sekiranya para elite politik, kandidat dan tim suksesnya perlu bijak dalam mengemas dan menyampaikan informasi di media sosial. Menahan diri untuk tidak terpancing emosi serta memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berargumentasi. Itulah bagian dari pengamalan nilai- nilai luhur falsafah bangsa dalam membangun komunikasi dan mencegah disharmoni.
Sebelum memasuki masa kampanye, adalah saat tepat mengedepankan nilai – nilai moral sebagai pondasi membangun cara – cara kampanye mendidik dan bermoral. Bukan sebaliknya memberikan komentar melalui media sosial yang mengundang kegaduhan, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Bukan pula merekayasa komentar dengan cara mengadu domba, menyebar hoax, politisasi gosip tanpa etika dan memutarbalikkan fakta.
Ini menuntut pemahaman bagi para elite politik, kandidat dan semua pihak yang terkait dalam proses kontestasi bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, masih perlu mengedepankan legitimasi moral.
Itulah kontestasi ala demokrasi kita, demokrasi Pancasila. (Azisoko).
.png)
