JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Etika calon penguasa saat ini ramai disorot publik. Hal ini terkait dengan visi misi para calon presiden dan wakil presiden yang dibawa jelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Sebabnya, ini terkait adanya peluang ingkar janji para calon penguasa pasca pemilihan presiden digelar. Apalagi tidak ada sanksi dalam ketatanegaraan kita yang membahas langsung para pemimpin yang ingkar janji.
Dalam demokrasi elektoral, satu-satunya hukuman adalah sanksi sosial, yakni tidak dipilih kembali. Dan saat ini, jelang pesta demokrasi, janji manis bertebaran di sana-sini.
Yang jadi pertanyaan, apakah program dan gagasan yang diutarakan akan ditunaikan jika terpilih? Dan seperti apa pandangan Islam terkait etika politik para calon penguasa.
Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan ketidakpercayaan publik pada pemimpin berkaitan dengan etika politik sebenarnya bermuara pada janji-janji yang disampaikan ketika kampanye.
Ada sejumlah janji-janji politik yang kemudian dianggap sulit untuk diwujudkan. Hingga akhirnya publik skeptis dengan para calon pemimpin yang hendak maju berkontestasi.
"Karena yang terjadi, yang dirasakan, janji-janji politik, yang ketika disampaikan ketika kampanye, itu tidak semuanya bisa dilaksanakan. Permintaan-permintaan yang dulu dijanjikan mau dikasih, itu tidak bisa dipenuhi, maka disebut pembohong," kata KH Marsudi Syuhud dalam diskusi live di MetroTV dengan tema 'Etika Calon Penguasa - Visi Negarawan', disitat redaksi Poskota.co.id, Jumat 13 Oktober 2023 malam.
Dari sanalah menurutnya, muncul stigma yang berkembang di masyarakat, bahwa ada pendapat apa yang kerap disampaikan para calon pemimpin ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan.
"Karena ada guyonan, politik itu bacanya kayak bahasa Inggris, tulisannya bus bacanya bas, artinya bis, bisa gedebus, gedebas, gedebis. Dan jika itu dilakukan maka artinya memang tidak beretika. Maka jangan heran jika ada jajak pendapat yang menyebut ada 78 persen masyarakat tidak percaya," kata KH Marsudi Syuhud menjelaskan.
Dia berharap ke depan, para calon presiden, gubernur, bupati walikota, ketika hendak menyampaikan janji, adalah sesuatu yang mampu untuk dikerjakan, agar tidak lagi disebut sebagai seorang pembohong.
Etika Politik dalam Islam
