Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya MUS dikenakan Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
"Saat ini kami masih melengkapi berkas-berkas perkara untuk segera diajukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang," pungkasnya.