JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar penuh dengan kepentingan politik lantaran baru ditetapkan sebagai cawapres Anies Baswedan.
"Kesan pemanggilan Cak Imin sangat politis, pekan yang sama dengan deklarasi," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa, (5/9/2023).
Cak Imin dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Perkara itu terjadi saat Cak Imin menjebat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada 2012.
Meski demikian, Mardani menghormati proses pengusutan kasus yang sedang ditangani KPK tersebut. Dia berharap prosesnya berjalan secara transparan dan adil.
"Patut kita jaga bersama agar semua proses berlangsung transparan dan adil. Kita hormati KPK bekerja profesional, saya yakin mereka akan terus bekerja secara profesional," kata Mardani.
Duet Cak Imin-Anies dideklarasikan di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023. Deklarasi tersebut tak lama usai Demokrat mengaku tidak dilibatkan dalam penetapan Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies pada Kamis 31 Agustus.
Sedangkan terkait peluang dimintai keterangan Cak Imin di kasus korupsi Kemnaker tahun 2012 telah disampaikan KPK sebelum deklarasi duet Anies-Cak Imin di Surabaya.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menegaskan, mereka yang menjadi pejabat di Kemnaker saat terjadinya dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kemnaker bakal dipanggil.
“Semua pejabat di tempus (waktu) itu dimungkinkan kita minta keterangan,” kata Asep. (Wanto)
.jpeg)
