JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti mengomentari ceramah Multaqo Ulama Habib Umar bin Hafidz dari Yaman saat ceramah di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu.
LaNyalla menyoroti anjuran Habib Umar bin Hafidz yang menyinggung bagaimana memilih pemimpin ideal di sebuah negara dalam sudut pandang Islam.
LaNyalla merasa apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidz sudah sejalan dengan apa yang terus diperjuangkan DPD selama ini.
"Apa yang disampaikan Habib Umar di Tebuireng tentang memilih pemimpin sejalan dengan sila ke 4 Pancasila dan upaya DPD kawal kembali ke UUD 45 naskah asli," kata LaNyalla kepada Poskota saat dihubungi, Kamis 24 Agustus 2023.
DPD sendiri menurut LaNyalla hingga kini terus mengupayakan agar negeri ini menghentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal.
Sebab dianggap telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme. LaNyalla mendorong agar pemilihan presiden dikembalikan seperti sebelum amandemen, yakni melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ini berkaitan dengan wajah politik Indonesia saat ini semakin liberal.
Kata LaNyalla, pemilihan presiden secara langsung yang saat ini diadopsi, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa.
"Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi. Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka."
"Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," bebernya.
Sejauh ini, Indonesia dianggap punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak, daripada disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala Barat. Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas, dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif.
Maka itu, Presiden dinilai wajib mendapat dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Sehingga percepatan terwujudnya cita-cita negara ini menjadi tekad bersama, seperti yang pernah dinyatakan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa.
