Sembilan Poin Perubahan RUU IKN, Guspardi Gaus: Sangat Urgen untuk Keberlangsungan IKN

Selasa, 22 Agustus 2023 11:53 WIB

Share
Tata Ruang IKN. (ist)
Tata Ruang IKN. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi II DPR dan Pemerintah menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Dalam rapat ini, pemerintah menyerahkan sembilan poin perubahan RUU IKN. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjelaskan revisi ini dinilai sangat urgen dan dimasukkannya sembilan poin ini nantinya akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan IKN

"Ya, keberlanjutan ini artinya bagaimana tidak terjadi mangkrak. Sesuatu yang digariskan oleh undang-undang, aparatur negara, aparatur pemerintahan, harus melakukan itu. Karena ini IKN ini sudah diatur oleh undang-undang, sebagaimana yang diajukan oleh pemerintah kepada Komisi II. Mereka sudah memberikan penjelasan-penjelasan kenapa dilakukan revisi ini, walaupun undang-undang ini belum lama baru setahun lebih lah. tetapi karena ini sangat urgent sehingga diperlukan revisi undang-undang," jelas Guspardi, Jakarta, Selasa  (22/8/2023).

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat dengan Komisi II sudah memaparkan, setidaknya ada sembilan pokok perubahan dalam revisi UU IKN. Pertama, terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua, soal pertanahan di wilayah IKN.

Selanjutnya, poin ketiga adalah perubahan terkait pengelolaan keuangan yang dibagi tiga hal, yakni anggaran, barang, dan pembiayaan. Soal pengelolaan keuangan terkait anggaran dilakukan lantaran kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran atau barang menyebabkan ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan.

"Sehingga perubahan diperlukan untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus," kata Suharso dalam rapat kerja tersebut.

Suharso menyebut, pengelolaan keuangan terkait barang dilakukan untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola pemerintah daerah khusus (Pemdasus). Pengelolaan keuangan, ujar dia, diperlukan dalam pengalihan kedudukan otorita dari pengguna menjadi pengelola anggaran/barang agar otorita lebih mandiri.

Poin perubahan keempat yakni pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kombinasi antara aparatur sipil negara (ASN) dan profesional non-birokrat untuk memperkuat pelaksanaan 4P (persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN).

"Kalangan ASN lebih memiliki kapasitas dan kemampuan dalam sisi perencanaan dan birokrasi. Sedangkan kalangan profesional non-PNS dipandang dapat berperan dalam memberikan kontribusi berdasarkan pengalaman teknis dan kegiatan project development," ujar Suharso.

Kelima, pemutakhiran delineasi wilayah yang dilatarbelakangi oleh Pulau Balang yang perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN dengan pertimbangan pengelolaan satu kesatuan ekosistem. Keenam, penyelenggaraan perumahan yang dilatarbelakangi oleh peran utamanya dalam 4P.

Halaman
Reporter: Rizal Siregar
Editor: Fernando Toga
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar