PDIP Kritik ASN di Jakarta Bakal WFH Tiga Bulan: Kelamaan!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) menyikapi buruknya polusi udara di Jakarta.

Namun demikian, Gembong mengatakan, WFH selama tiga bulan yang diputuskan Pemprov DKI dinilai terlalu lama.

"Tapi jangan tiga bulanlah, apa enggak kelamaan?" kata Gembong, Jumat 18 Agustus 2023.

Gembong menegaskan, sejatinya Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyetujui penerapan WFH bagi ASN di Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Gini, dalam konteks WFH saya setuju. Tapi perlu diperhitungkan Pemprov DKI perlu menjaga keseimbangan atau pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bergerak. Prinsipnya jangan sampai WFH membunuh ekonomi yang sudah mulai tumbuh," jelasnya.

Ketimbang WFH, dikatakan Gembong, lebih baik Pemprov DKI mengambil kebijakan yang lebih berani.

Legislator Kebon Sirih ini pun mencontohkan, aturan soal pembatasan usia kendaraan yang dia sebut bakal punya dampak lebih besar mengatasi kemacetan maupun polusi udara.

"Kalau berani mengambil kebijakan tidak populer, maka pengentasan kemacetan di Jakarta bisa dilakukan secara permanen. Misalkan, apakah berani Pemprov DKI mengambil kebijakan pembatasan usia kendaraan?," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan uji coba work from home (WFH) kapasitas 50 persen bagi ASN akan dimulai pada, 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatsng. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak polusi udara di Jakarta dan juga kenyamanan kegiatan KTT ASEAN.