"Biar saja di sana (Bogor) yang penting kami selalu hadir untuk acara-acara penting kenegaraan," pungkasnya.
Sementara itu menanggapi isu intoleran tersebut Wali Kota Depok, M.Idris dengan tegas kembali membantah. Dia lalu menyinggung soal pembangunan rumah ibadah.
"Ada yang perlu dijelaskan dalam permasalahan ini, ada poin-poin yakni pertama pihaknya sudah konsultasikan dengan beberapa kementerian terkait masalah ini. Terutama masalah SK3 Menteri terkait pembangunan rumah ibadah," ucap Idris usai upacara bendera di Balai Kota Depok.
"Nah ini arahan dari kementerian, yang pertama yang masalah rumah ibadah yang mereka merasa dipersulit, padahal tidak," imbuhnya.
Idris menuturkan, fakta Depok kota toleransi dalam kehidupan beragama juga terlihat dengan hadirnya sekolah calon uskup.
"Salah satu contoh kita punya ruang, kalau kita orang Islam bilang pesantren, nah ini ada sekolah calon calon uskup. Itu adanya di mana? Di Kota Depok, di Jalan Dahlia. Itu enggak pernah diusik dan kita enggak pernah mempermasalahkan," lanjut Idris.
Menurutnya sejumlah program atau kegiatan di sekolah itu pun berjalan dengan damai tanpa persoalan, karenanya jika ada yang masih mengatakan intoleran baginya sesuatu yang luar biasa.
"Para romo-romo juga kemarin agak kesal juga. Mereka merasa damai, kok dibilang intoleran. Ini ya satu ya realitanya," tutupnya.
"Ketiga penyegelan sekretariat Ahmadiyah di Sawangan, padahal pemkot berpatokan pada fatwa MUI adalah ajaran menyimpang, dan harus dibubarkan."
"Masalah Ahmadiyah sudah ditanyakan, dan fatwa MUI masih berlaku, SKB 4 Menteri masih berlaku. FKUB mengatakan, tolong di hold dulu, jangan sampai ada kericuhan, kerusuhan, kalau segelnya bapak cabut."
.png)
