Ternyata Ini Alasan Kuat Dibalik Jokowi Naikkan Gaji ASN 8 Persen

Rabu 16 Agu 2023, 19:16 WIB
Presiden Jokowi umumkan kenaikan gaji ASN, dan TNI-Polri. Foto: Ahmad Tri Hawari/Poskota.

Presiden Jokowi umumkan kenaikan gaji ASN, dan TNI-Polri. Foto: Ahmad Tri Hawari/Poskota.

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dan Daerah, termasuk TNI-Polri untuk tahun 2024 sebesar 8 persen.

"Perbaikan kesejahteraan tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas," kata Jokowi saat menyampaikan pidatonya pada penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan pada Sidang Tahunan Bersama DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga memperbaiki penghasilan untuk pensiunan, yakni naik sebesar 12 persen. "Kenaikan gaji ASN ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," utara Jokowi.

Presiden mengatakan perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi
faktor utama transformasi ekonomi. Reformasi pendidikan, sistem kesehatan, serta penguatan sistem jaring pengaman sosial yang berkelanjutan terus diperkuat.

"Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan untuk memastikan agar tidak ada penduduk Indonesia yang tertinggal. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif.

"Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional," Jokowi menambahkan.

Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan.

"Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental."

News Update