DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Warga Depok harus bangga dan bersykur dengan banyak hal yang telah dicapai di kota tersebut. Transportasi di kota ini lengkap dan lancar, begitu pula infrastrukturnya. Warga Depok juga diminta menyukseskan Pemilu 2024 dengan damai.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekda Kota Depok, Supian Suri saat membuka diskusi publik dengan tema 'Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai', di Hotel Bumi Wiyata, Beji, Kota Depok, Kamis (10/8/2023).
"Jadi sekali lagi, kita syukuri, kita warga Depok infrastruktur sudah sangat lengkap. Tinggal kita bagaimana mensyukuri, tinggal bagaimana kita berkolaborasi, kita terus bahu-membahu membangun kekompakan," ucap Supian.
Diskusi publik memperingati 78 Tahun Indonesia Merdeka, dibuka oleh Wali Kota Depok, Dr. Mohammad Idris yang diwakili oleh Sekdanya, Supian Suri.
Diskusi menghadirkan pembicara Abdul Ghofur, Msi Direktur Rumah Bebbas Konflik dan Dosen Politik UPN Jakarta, pengamat politik dan guru besar UI Prof. Dr Maswardi Rauf, Sahli bidang Kemaritiman PMK Budiono dengan moderator Bayu Sutiyono.
Maswardi Rauf mengisyaratkan Pemilu tahun 2024 bisa rusuh jika para politisi yang ikut berkontestasi tidak mampu menahan diri. Di antara syarat Pemilu damai, adalah kemampuan setiap orang untuk menyelesaikan perbedaan/konflik secara damai dengan musyawarah dan mencegah kekerasan.
“Sehebat apa pun aturan dibuat kalau para politisi belum mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, pemilu akan selalu tidak santun dan rusuh,” kata Maswardi Rauf.
Sementara itu, Abdul Ghofur menambahkan, potensi konflik dalam Pemilu 2024 akan mudah terjadi jika kesiapan infrastruktur tidak mudah terpenuhi. Komisi Penyelenggara Pemilu masih mempunyai masalah laten, soal integritas, dan kapasitas para penyenggara Pemilu.
Di luar itu, juga masih adanya politik indentitas untuk memenagkan kontestasi Pemilu. “Belajar Pemilu sebelumnya, sebut saja 2019 terjadinya polarisasi politik indentitas seyogianya dapat dipetik sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024, namun perbaikan itu hingga kini belum juga tampak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemilu akan damai jika syarat terpenuhi yakni selain perbaikan infrastruktur dalam Pemilu, hukum harus berjalan tegas dan tuntas.
“Kalau ada penyelenggara yang sengaja melakukan kesalahan segera diganti, jika ada pihak yang sengaja membuat kekisruhan aparat hukum segera menindak dan menghukum. Dengan tegasnya pelaksanaan hukum Pemilu damai akan dapat terwujud,” tutup Abdul Ghofur. (Angga)
.png)
.jpg)
