JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto unggul atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Hal ini tercermin dalam simulasi tiga nama capres yang dilakukan oleh Survei dan Polling Indonesia (SPIN).
Direktur SPIN, Igor Dirgantara memaparkan, hasil dalam survei bertajuk 'Perkembangan Elektabilitas Capres Agustus 2021 hingga Juli 2023' menyebutkan bahwa Prabowo unggul.
“Responden yang memilih Pak Prabowo sebesar 41,7 persen, lalu diikuti Ganjar di posisi kedua 30,3 persen, lalu Anies di posisi ketiga dengan 21 persen,” kata Igor via Zoom, Jumat, 4 Agustus 2023.
Menurutnya, tren dukungan ke Prabowo terus meroket, sementara Ganjar mengalami stagnan pasca blunder yang sering dilakukan, baik oleh dirinya maupun timnya. Begitu pun Anies juga mengalami hal yang sama.
Sementara, masih ada sejumlah 7 persen publik yang belum memiliki pilihan.
Tidak hanya itu, dalam survei tersebut juga dipaparkan bahwa PDIP masih menjuarai pertarungan partai politik. Di mana 20,1 persen publik masih memilih PDIP sebagai partai yang paling dipercaya untuk mewakili rakyat di sistem pemerintahan demokrasi.
Namun demikian posisinya tidak aman karena secara bersamaan Gerindra terus mendulang kepercayaan dengan angka elektabilitas 19,5 persen terus secara perlahan mendekati PDIP.
"Secara metode bisa saja posisi PDIP bertukar dengan Gerindra. Di samping kerja keras partai dan para wakilnya elektabilitas Gerindra juga ditarik seiring naiknya elektabilitas Prabowo," kata Igor.
Sedangkan posisi ke-3 ditempati oleh Golkar yang bersaing ketat dengan Demokrat dan PKB. Golkar terus menguat setelah memberikan sinyal kuat akan bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB Persaingan ketat juga terjadi antara PKS, NasDem, PAN dan Perindo.
PAN berhasil membuat lompatan besar masuk ke zona aman PT pasca PAN menunjukkan intensi akan bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB. Sementara PPP masih tercecer dibawah angka PT.
Sementara partai-partai peserta baru dan partai lama non parlemen masih belum mampu memenuhi ambang batas Parlemen (PT). Namun demikian masih ada 7,3 persen yang belum punya pilihan.
