"Jadi membuat kami harus aktif untuk melakukan investigasi tersebut. Kami mencatat Kementerian Pertanian masih on the track berupaya untuk melaksanakan kegiatan tindakan yang dimintai Ombudsman," tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasi pupuk bersubsidi secara lebih baik, cepat dan lebih akurat.
Dalam rapat koordinasi ini, kata Sahrul, ia berharap bisa memperbaiki salah satunya adalah struktur yang menangani pendistribusian pupuk bersubsidi ini.
"Koordinasi secara struktural dan koordinasi lintas kelembagaan termasuk dengan pupuk indonesia, kehadiran ombusdmen di semua daerah. Tentu saja semua pihak yang beesentuhan dengan pupuk," terangnya.
Ia pun berharap, dapat mengakuratkan agenda aksi dan didahului dengan data yang akurat.
"Ini tentu kita berharap kita menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi tidak seluruhnya petani mendapatkan itu. Ada kriteria dan syarat syarat tertentu," paparnya.
Yang ketiga, tambah Sahrul, dengan SOP yang memang sudah ada dan namun masih perlu dimantapkan.
"Termasuk SOP itu adalah bagaimana kios-kios terdepan dapat kita kendalikan digital sistem. Baik yang ada RI, Kementan, ada pengendalian provinsi, kabupaten," tambahnya.
Sahrul mengatakan, masalah pupuk tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan produktivitas.
"Terutama padi yang kita butuhkan, kita menghadapi climate change, hadapi el nino, menghadapi krisis pangan dunia. Oleh karena itu, masalah pupuk menjadi salah satu sandaran kita agar bisa berjalan lebih masif, lebih tepat dan lebih akurat di lapangan," pungkasnya. (Panca Aji)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
