SERANG, POSKOTA.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan adanya ribuan data ganda pada penerima BLT kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022.
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdapat 4.309 kelompok penerima manfaat (KPM) yang ditemukan ganda.
Sehingga BPK menilai adanya indikasi risiko kelebihan pembayaran dan timbulnya risiko penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
"BPK juga menilai usulan data penerima bansos di Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti, tidak melalui e-hibah pemprov Banten," bunyi temuan dalam LHP BPK yang dikutip, Kamis (3/8/2023).
Dengan adanya temuan itu, terdapat pengembalian dana atau dana yang tak tersalurkan yang menggunakan anggaran belanja bansos Rp637 juta dan dari BTT sebesar Rp2,8 miliar.
"Kemudian terdapat pengembalian dana atau dana yang tak tersalurkan yang menggunakan anggaran belanja bansos Rp637 juta dan dari BTT sebesar Rp2,8 miliar," keterangan LPH BPK
Dalam persoalan ini, BPK merekomemdasikan Pj Gubernur memerintahkan Dinsos Provinsi melakukan validasi dan verifikasi usulan bansos yang diusulkan kabupaten dan kota.
"Memerintahkan Inspektorat Provinsi Banten memeriksa penyaluran dana bansos yang terindikasi ganda," paparnya.
Diketahui, pada 7 September 2022, Dinsos Banten mengalokasikan dana Rp45,3 miliar bersumber dari dana bantuan tak terduga (BTT) dalam rangka penanganan dampak inflasi untuk 75.613 KPM.
Kemudian, pada 11 November 2022 Dinsos Banten kembali menyalurkan bansos kepada 4.900 KPM dengan alokasi anggaran senilai Rp2,2 miliar yang bersumber dari dana insentif daerah (DID).
Shingga keseluruhannya ada 80.513 KPM yang mendapat BLT dampak dari kenaikan harga BBM tahun 2022.
.jpg)
.jpg)
-2025-untuk-penyandang-disabilitas..jpg)
