Menhub Budi Karya Sumadi Selesai Diperiksa Penyidik KPK 10 Jam Lebih

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 jam lebih terkait dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Hari ini saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari perkeretaapian. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap Upaya-upaya mendukung dan komitmen atas turut memberantas korupsi,” kata Budi Karya Sumadi kepada awak media di KPK, Jakarta Rabu (26/7/2023).

Pihaknya telah berterima kasih kepada Lembaga antirasuah tersebut.  “Dan terimakasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten dan dengan upaya ini Insya Allah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan pemeriksa terima kasih,” papar Menhub Budi Karya Sumadi.

KPK memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi sebagai saksi dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan. Menhub Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan penyidik Lembaga anti rasuha tersebut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Rabu (26/7/2023). 

Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, keterangan Menhub Budi Karya Sumadi dibutuhkan untuk membuat perbuatan para tersangka dalam perkara ini menjadi jelas.

"Kami mengapresiasi kehadiran tiap saksi yang dipanggil tim penyidik KPK sehingga akan menjadi jelas dan terang perbuatan para tersangka yang saat ini sedang dilakukan," kata Ali Fikri kepada awak media Rabu (26/7/2023).

Ali mengatakan, Budi diperiksa di gedung KPK lama karena ia hadir di luar jadwal yang ditentukan tim penyidik. Selain Budi, tim penyidik juga memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo. Meski demikian, Ali belum membeberkan materi yang dicecar tim penyidik kepada Budi Karya dan bawahannya tersebut. 

KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Kemenhub, DJKA, kediaman para tersangka dalam kasus ini, dan kantor pihak swasta yang menjadi rekanan dalam proyek ini.Ali mengatakan, dari upaya paksa itu tim penyidik menyita dan mengamankan uang pecahan rupiah Rp 1,8 miliar dan 274.000 dollar AS."Seluruhnya (barang bukti uang) setara senilai Rp 5,6 miliar rupiah,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada 17 April 2023. 

Seperti diketahui,  penyidikan dugaan korupsi di lingkungan (DJKA) berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada pertengahan April. Dari operasi itu, KPK menetapkan 10 orang tersangka yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.