SERANG, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah mahasiswa yang menggabungkan diri dalam aliansi Geger Pendidikan meminta Pj Gubernur Banten untuk mencopot Kepala Dindikbud Banten.
Tuntutan itu atas pertimbangan carut marutnya pelaksanaan PPDB di Banten. Permintaan mahasiswa itu terungkap dalam rangkaian aksi demonstrasi di depan Kantor Dindikbud Provinsi Banten, Selasa (18/7/2023).
Dalam aksinya, mahasiswa memotret masalah serius dalam PPDB. Seperti masalah zonasi di SMAN 1 Tangerang radius jarak terdekat 51 meter tidak lolos. Padahal jarak sekolah ke pemukiman 110 meter.
Kedua, adanya pemalsuan dokumen dari oknum pejabat dan pengusaha di jalur afirmasi dengan menggunakan surat miskin atau SKTM.
Ketiga, ada dugaan indikasi proses suap menyuap. Dengan tegasnya pengawasan PPDB, dimanfaatkan oleh oknum dalam praktik tidak baik.
Seperti kasus yang diungkapkan Denlap Aksi, Apudin dalam orasinya. Dia mengatakan, ada wali murid yang berkeluh kesah saat PPDB berlangsung. Wali murid itu mengaku sudah bayar buat anaknya masuk sekolah, namun tidak diterima.
“Ada satu ibu ngedumel pribadi. ‘Ya Allah kenapa anak saya tidak masuk ke SMA ini. Padahal punten saya sudah bayar dengan sekian juta’,” ungkapnya saat menirukan obrolan wali murid.
Ia menyebutkan, nominal rupiah yang diberikan oleh wali murid terhadap oknum untuk masuk sekolah, dinilai cukup besar.
Dengan kejadian itu, wali murid tersebut merasa hak warga negaranya dan anaknya untuk mendapatkan sebuah pendidikan telah diambil.
“Saya bertanya kepada Ibu tersebut, hari ini hak saya sebagai warga negara diambil, sudah hak uang saya, sudah hak prerogatif saya, sudah hak anak saya. Dituntut untuk sekolah, tapi saya dihalang-halangi, padahal saya sudah bayar dengan sekian rupiah,” ujarnya.
Dalam persoalan ini, mahasiswa menilai potret pendidikan di Banten buruk dengan dinodai praktik yang diduga melanggar hukum. Sehingga sangat wajar apabila praktik pungli masih marak.
“Ini jelas, ini pendidikan moral yang buruk bagi Provinsi Banten, itu cuma satu sampel pak. Maka Provinsi Banten wajar punya korupsi banyak, punya pungli banyak karena kita dididik secara tidak bermoral di sekolah kita sendiri. Artinya kita jangan bungkam,” teganya.
Di aksinya, para mahasiswa memberikan sejumlah tuntutan agar PPDB kedepan berjalan dengan baik.
Seperti menuntut Pemprov Banten untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2023. Evaluasi kinerja Dindik dan DPRD Komisi V.
Menuntut seluruh anggota dewan dan pejabat Pemprov Banten tidak bermain dalam PPDB. Mendesak Pemprov Banten menindak oknum kecurangan PPDB 2023.
Mendesak Pj Gubernur Banten membuat tim khusus investigasi yang berintegritas dan profesional terkait PPDB 2023. Terakhir, copot Kadis Dindik Provinsi Banten. (Bilal)
.jpeg)
