TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Belum lama ini, DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan keritikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait banyaknya TPS-3R yang tidak berfungsi.
Dimana, Dewan Fraksi PDIP, Deden Umardani saat itu menyebutkan tidak optimalnya TPS-3R ialah salah satu indikator nyata tidak tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Hal tersebut katanya, terlihat dari banyaknya tempat pengolahan sampah di wilayah, yang sudah tidak berfungsi atau beroperasi.
Menanggapi itu, Kabid Pengelolaan Sampah DLHK Kabupaten Tangerang, Syamsul Romli membenarkan, banyaknya TPS-3R yang tidak berfungsi. Namun, ia menegaskan itu ialah milik dari Kementrian LHK.
Syamsul merinci, dari total 15 TPS-3R, yang memang asli milik Pemkab Tangerang, hanya ada 3 tempat, yaitu di Kecamatan Tigaraksa, Kosambi, Sepatan Timur. Dan semuanya masih berfungsi.
"Sedangkan sisanya milik Kementrian LHK benar banyak yang gak berfungsi, makanya sedang kami data kembali, biar bisa optimal," katanya, Sabtu (24/6).
Ia mengungkapkan, DLHK telah mengusulkan sebesar Rp 54 Miliar pada APBD perubahan, namun yang baru terpenuhi Rp 18 Miliar dan itu masih belum mencukupi kebutuhan untuk mengurus masalah sampah. Misalnya saja seperti pengadaan armada pengangkutan sampah dan sebagainya.
"Kita cuma punya 200 armada pengangkutan sampah, tapi jika dilihat dari luasan wilayah, idealnya kita punya 800an," jelasnya.
Kedepannya, kata dia Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dan kerjasama dengan Swasta dalam mengentaskan permasalahan sampah di wilayah, melalui bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) ataupun dari segi pengelolaannya.
"Rencana kedepannya DLHK akan kerjasama dengan Swasta, soal pengelolaan sampah atau dari bantuan dana CSR," pungkasnya. (Veronica Prasetio)
.jpg)
.jpg)
-2025-untuk-penyandang-disabilitas..jpg)
