JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei yang dilakukan pada 29 Mei hingga 7 Juni 2023 dengan melakukan wawancara tatap muka menggunakan metode Computerized Assisted Personal Interview (CAPI).
Dalam survei tersebut, sebanyak 61,3 persen responden mengungkapkan keinginan untuk adanya perubahan, sedangkan 38,7 persen responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi.
Masalah ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong keinginan perubahan. Mayoritas responden, sebesar 40,7 persen, menyatakan perlunya pengurangan kesenjangan ekonomi, diikuti dengan kebutuhan akan lapangan kerja sebanyak 28,0 persen, harga sembako yang terjangkau sebesar 23,2 persen, bantuan sosial sebesar 7,5 persen, dan faktor lainnya.
Sementara itu, sejumlah responden yang menginginkan kelanjutan kebijakan pemerintahan saat ini menyebutkan pentingnya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat sebesar 23,3 persen, pembangunan infrastruktur sebesar 20,9 persen, lapangan kerja sebesar 15,4 persen, dan faktor lainnya.
Dalam hal kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebanyak 77,1 persen responden menyatakan puas, sedangkan 22,9 persen menyatakan tidak puas.
Menurut Rosnindar Prio, Communication specialist KedaiKOPI, program-program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rentan penyalahgunaan, seperti bantuan sosial, ternyata membuat masyarakat merasa puas.
Hasil survei menunjukkan bahwa 30,0 persen responden puas dengan bantuan sosial (bansos), 34,0 persen puas dengan pembangunan infrastruktur, dan angka kepuasan lainnya.
Selain itu, Lembaga Survei yang didirikan oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio ini juga menyampaikan bahwa ketidakpuasan masyarakat tercermin dalam bidang ekonomi, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok yang tak terkontrol sebanyak 35,2 persen, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran sebanyak 25,9 persen, ketidakmerataan lapangan kerja sebanyak 11,3 persen, kinerja yang tidak terasa sebanyak 10,0 persen, dan faktor lainnya.
Terkait dengan capaian pemerintah, Rosnindar mengungkapkan bahwa responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan telah tercapai dengan angka masing-masing sebesar 72,6 persen dan 70,3 persen.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat dalam bidang ekonomi, seperti kebutuhan akan upah yang layak sebanyak 48,6 persen, harga barang pokok yang terjangkau sebanyak 52,2 persen, harga jual yang pantas untuk hasil pertanian atau peternakan sebanyak 51,2 persen, dan kebutuhan pekerjaan yang layak sebanyak 52,8 persen.
Rosnindar juga mencatat bahwa ketidakpuasan terbesar masyarakat terletak pada bidang hukum, di mana mereka berpendapat bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi tidak tercapai.
