JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat kembali paling buruk di dunia. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Alvin Lie, dari data yang dipantaunya lewat Index Quality Air, Jakarta menembus angka 159.
Kualitas udara Jakarta yang buruk ini tentu dinilai sangat berbahaya bagi masyarakat ibu kota, karena berbagai ancaman kesehatan dapat mengintai mereka.
Menurut Alvin Lie, kualitas udara Jakarta yang buruk hari ini tak terlepas dari proses perusakan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Di satu sisi langkah Pemerintah baik pusat dan provinsi tak banyak dilakukan untuk melakukan pengereman.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah soal jumlah kendaraan yang tak pernah dibatasi dari tahun ke tahun. Yang ada, kata dia, Pemerintah justru terus ngebut mendorong penjualan kendaraan pribadi lewat berbagai skema dan insentif menarik.
"Kondisi hari ini bukan hadir tiba-tiba. Ibaratnya kita sakitnya menahun, cuma terasa beratnya sekarang. Selama puluhan tahun jumlah kendaraan tak dibatasi," kata Alvin disitat Youtube Aki Pagi, Rabu 14 Juni 2023.
Andaipun transportasi umum mulai digenjot, tetapi ketergantungan akan kendaraan pribadi tetap tak bisa dikurangi. Dia lalu mencontohkan ada seorang pekerja di Jakarta yang hendak ke kantornya dengan menumpang angkutan umum.
Baik angkutan umum berupa KRL, atau TransJakarta. Walau terdengar bagus untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi dampak emisi gas buang dari penggunaan kendaraan pribadi, tetapi masyarakat masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi untuk sampai ke titik angkutan umum.
Kualitas udara Jakarta hari ini kembali terburuk di dunia. Foto: Capture Youtube.
"Misalnya ada orang mau naik KRL, tetapi ke stasiunnya tetap naik ojek online, atau taksi online. Bahan bakar yang digunakan fosil juga. Kan sama saja. Terus kalau naik TransJakarta dia turun di halte, dan dari halte ke kantor naik ojek. Sama saja," kata dia lagi.
Siapa Ciptakan Kualitas Udara Jakarta Makin Buruk
Pemerintah kemudian disindir terkait kebijakan berkaitan dengan hal tersebut. Seperti fasilitas bagi pejalan kaki yang belum memadai dan berkontribusi membentuk budaya buruk masyarakat untuk menggunakan kendaraan.
"Di kita, jarak 300 meter saja kita pilih mengeluarkan motor ketimbang jalan kaki. Dan emisi gas buang menjadi semakin naik."
Hal yang turut diperhatikan kemudian yakni soal langkah pemerintah yang bukannya meningkatkan kapasitas transportasi publik, tetapi justru mendorong agar tingkat penjualan kendaraan semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Fakta ini setidaknya sudah terlihat dari tahun 2020 hingga 2022, di mana Pemerintah kemudian memberikan diskon pajak bagi kendataan Low Cost Green Car (LCGC) yang sebenarnya tetap saja menggunakan bahan bakar fosil.
"Kenapa jumlah kendaraan tidak ditekan, malah didorong dengan insentif dan lain-lain. Walau mobil listrik misalnya, tetap saja hanya akan menggeser persoalan karena pembangkit kita masih menggunakan diesel dan batu bara. Dan itu jadi salah satu penyumbang polusi besar di Jakarta," katanya.
Data di tahun 2021 yang dikantonginya menyebut, saat ini penyumbang emisi terbesar datang dari sektor transportasi dengan kontribusi 46 persen. Di posisi kedua ada pembangkit listrik dengan capaian 31 persen.
Belum lagi ditambah sumbangan dari sektor industri sekira 8 persen, dan rumah tangga.
"Jadi dari dua transportasi dan pembangkit listrik saja sudah menyumbang 77 persen. Saya khawatir angka kualitas udara Jakarta ini baru mulai, dan perlu penanganan segera," katanya.
