Rizal Ramli lantas menyoroti IKN yang tak visible namun tetap didorong oleh Presiden Jokowi. Menurutnya sikap ini hanya akan memboroskan anggaran saja.
Dia justru menduga bisa jadi IKN nantinya sebagai kota satelit China. Apalagi China diketahui memiliki ambisi teritorial. Karena kosong, maka berpotensi akan diisi oleh China.
Rizal langsung menyinggung ketika Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang nampak pro China. Proyek-proyek yang sebelumnya dibangun kemudian dibatalkan oleh pemerintah selanjutnya.
Mulai dari proyek kereta api cepat Kuala Lumpur-Johor, termasuk proyek kota Johor Forest City yang diperuntukkan bagi imigran-imigran China daratan.
Rizal Ramli lantas memberi masukan pada Jokowi. Menurut dia, mengatasi ketimpangan di daerah tak hanya bisa dilakukan lewat pembangunan IKN. Namun ada cara efektif yang pernah dilakukan oleh Habibie.
Yakni mengelurkan UU Desentralisasi. Ketika itu, dengan adanya UU tersebut, ratusan ribu pegawai pusat bisa ke daerah menutupi human resources yang kurang. Kemudian ada pula UU alokasi umum yang membagi subsidi dari pusat ke daerah.
"Ubah UU Alokasi Umum dan Khusus agar pemerataan. Ini agar daerah-daerah dapat tambahan 10 persen dari eksport revenue. Kemudian ubah pajaknya, kan saat ini semua daerah sama. Lalu kurangi pajak di Indonesia Timur, lihat hasilnya," kata dia.
