Pada 23 Oktober 2019, Haris kemudian kembali menghubungi Luhut lewat pesan WhatsApp.
"Paaak, selamat ya! Tapi bantu urusan-urusan saya juga dong. Semoga sukses dengan tugas lanjutannya!" kata Haris.
"Okok terima kasih ya, apa yang perlu saya bantu," jawab Luhut.
"Itu Pak urusan karyawan Freeport. Bapak harus bantu lah. Minggu depan saya temui Bapak ya," kata Haris lagi.
"Okok saya tunggu," jawab Luhut dua hari kemudian.
"Makasih Pak."
Pada 28 Februari 2021, Haris lalu menghubungi Menko Marves kembali.
"Selamat malam Pak. Semoga sehat terus. Pak, melanjutkan telepon saya ke Bapak 2 minggu lalu, saya minta waktu ke Bapak untuk membawa atau ketemuan dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura areal lokasi Freeport," kata Haris.
Haris Azhar: Posisi Saya Sebagai Kuasa Hukum
Sementara itu selepas sidang, Haris Azhar langsung memberi penjelasan kepada para jurnalis soal narasi permintaan saham yang disampaikan ke Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan yang dilakukan sebelum podcast ditayangkan.
Podcast itu belakangan dianggap mencemarkan nama baik Luhut, hingga akhirnya Haris dan Fatia disomasi, dan kemudian dilaporkan ke Polisi.
"Dalam hal ini saya mau menegaskan, saya sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum dari satu organisasi masyarakat adat. Masyarakat adat ini melihat bahwa, begini ada saham 10 persen untuk Papua."
"10 Persen itu sudah ada Perdasinya (Peraturan Daerah Provinsi). Yang mana provinsi itu 3 persen. Sisa 7 persen. Nah 7 persen ini, masyarakat adat dan warga di Mimika tanya ini kemudian saham itu jadi punya siapa?" kata Haris.
.jpg)
