Masyarakat Indonesia Banyak Belum Nikmati Air Bersih

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin sebut masyarakat Indonesia masih banyak belum menikmati air bersih. di Indonesia pun masih mengalami permasalahan Banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati air bersih yang layak dan aman meskipun penyediaan air minum yang layak merupakan amanat konstitusi.

"Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, sekitar 7 dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah. Kelangkaan air bersih dan sanitasi yang layak juga kerap menyertai daerah yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi. Jika kondisi ini tidak segera diubah, maka yang dikorbankan adalah generasi masa depan," tutur Wapres RI KH Ma'ruf Amin.

"Jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang nanti pada 2050," papar Wakil Presiden  (Wapres) KH Ma'ruf Amin di acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023, di Jakarta, Selasa  (6/6/2023).

Laporan Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan sebanyak  3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat akses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018. Kegiatan itu bertema ‘Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Air dan Sanitasi dalam Mendukung Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan’.

Oleh karena itu, lanjut Wapres, penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak tidak dapat ditawar. Dalam RPJMN 2020–2024, Pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen akses air minum perpipaan.

Pada 2022, akses masyarakat ke sumber air minum layak mencapai 91 persen, akses air minum aman 11,8 persen, dan akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,69 persen, sehingga masih terdapat celah yang signifikan dalam pencapaiannya.

"Untuk sanitasi, amanat RPJMN adalah terwujudnya 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, dan penurunan angka defekasi di tempat terbuka hingga 0 persen pada akhir 2024," kata Wapres.

Wapres menegaskan terkait dengan penyediaan air minum, terdapat beberapa hal yang ingin saya tekankan. Pertama, kita masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air.  "Dari kebutuhan sebesar Rp123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15,6 triliun. Sebagian besar sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh BUMN dan swasta," ucap Wapres

Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).