Jokowi Diminta Setop Ekspor Pasir Laut, Pengamat UGM: Bahayakan Rakyat Pesisir Laut

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dengan penuh heroik, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yang wujudnya berupa tanah dan air. Jokowi ingin menegaskan untuk melarang ekspor tanah-air tanpa dihilirisasi di smelter dalam negeri. Sedangkan Presiden malah mengeluarkan izin ekspor pasir laut lewat Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023.

"Bahkan Jokowi terus maju tak gentar melawan putusan WTO yang menentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Ironisnya, di tengah larangan ekspor bijih nikel, Jokowi justru mengeluarkan izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, Jumat (2/6/2023).

Hal itu bertentangan dengen Pemerintahan Presiden Megawati sebelumnya yang sudah melarang ekspor pasir laut sejak 2003 melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Namun, setelah 20 tahun saat mendekati perhelatan Pilpres dan Pileg, Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut. 

"Izin ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologi yang lebih luas dan membahayakan bagi rakyat pesisir laut, bahkan pengerukan pasir laut secara ugal-ugalan akan menenggelaman pulau-pulau di sekitarnya. Padahal, keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut itu, tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang akan terjadi," ucap Fahmy Radhi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut bahwa pengerukan pasir lauit tidak merusak lingkungan. Alasannya, Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat yang menggunakan global positioning system (GPS).

"Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa pengerukan pasir laut sesuai dengan aturan PP ditetapkan. Pengusaha yang diberikan izin ekspor tentunya akan mengejar cuan sebesar-besarnya dengan melakukan pengerukan pasir laut secara ugal-ugalan," beber pengamat Ekonomi Energi UGM.

Apalagi, lanjutnya,  permintaan pasir laut dari Singapura untuk reklamasi selalu meningkat. Sungguh sangat ironis, pada saatnya area daratan Singapora meningkat pesat, sementara daratan Indonesia semakin mengerut karena banyak pulau yang tenggelam sebagai dampak pengerukan pasir laut yang berkelanjutan.

"Jokowi mestinya melanjutkan legasi kebijakan Presiden Megawati yang sudah melarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Presiden Jokowi sebaiknya membatalkan izin ekspor pasir laut karena berpotensi merusak lingkungan dan ekologi, menyengsarkan rakyat pesisir laut, dan menenggelamkan pulau-pulau, yang mengerutkan wilayah daratan Indonesia," demikian  Fahmy Radhi. (rizal)