JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, terkait dualisme kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Apartemen Graha Cempaka Mas.
Rapat yang digelar pada Selasa (23/5/2023) kemarin, juga dihadiri oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Graha Cempaka Mas yang diketuai Hery Wijaya dan Perwakilan Manajemen PT Duta Pertiwi selaku pengelola Apartemen Graha Cempaka Mas.
Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam rapat tersebut menjelaskan duduk perkara awal mula kisruh apartemen GCM.
"Pembangunan Graha Cempaka Mas ini awalnya dibangun dalam 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pertama pembangunan 6 menara apartemen, yang terdiri atas 888 unit apartemen dan 161 unit ruko selesai tahun 1997, kemudian tahap kedua pembangunan pusat perbelanjaan dan juga rukan 4 susun selesai pada tahun 2002 ," tutur Hengki Haryadi.
Hengki melanjutkan pemaparannya bahwa setelah selesai pembangunan, dibentuk Perhimpunan Pemilih Rumah Susun Campuran (PPRSC) GCM dengan SK Gubernur Nomor 1029 Tahun 2000. Pada 2000-2012, mereka menunjuk PT Duta Pertiwi untuk menjadi pengelola, yang mengelola IPL (Iuran Pengelola Lingkungan).
Namun, pada 2013, PPRSC GCM mengumumkan kenaikan rencana IPL dan PPN. Hengki mengatakan dari sanalah, awal mula konflik terjadi yang mendapatkan resistensi dari sekelompok warga.
"Lima puluh orang ini membentuk Forum Komunikasi Warga (FKW) Graha Cempaka Mas atas inisiasi dari Bapak Tonny Soenanto dan Bapak Saurip Kadi. Kemudian, Forum Komunikasi Warga ini melakukan rapat umum luar biasa yang diinisiasi oleh Bapak Saurip Kadi, dan melakukan perubahan AD/ART serta membuat kepengurusan baru sehingga terjadi dualisme kepengurusan sejak 2013," papar Hengki.
Hengki juga menjelaskan bahwa PPRSC GCM ini yang pertama menunjuk PT Duta Pertiwi sebagai pengelola itu membawahi kurang lebih 800 kepala keluarga, kemudian P3SRS GCM ini (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas) membawahi kurang lebih 200 kepala keluarga tapi tidak menunjuk badan pengelola.
"Diawali adanya dualisme kepemimpinan dan kemudian adanya pembentukan P3SRS GCM oleh Pak Tonny Soenanto dan di sini pembentukan ini dianggap oleh kepengurusan yang lama tidak kuorum dan melanggar AD dan ART," tambahnya.
Hengki menjelaskan, akibat dualisme kepengurusan itu termasuk pengelolaan iuran warga. PPRSC GCM lama tetap menarik iuran melalui Badan Pengelola PT Duta Pertiwi, begitupun dengan P3SRS GCM baru juga menarik iuran antara lain listrik, IPL dan air. Namun kemudian listrik dan air untuk warga dipadamkan lantaran diduga tidak dibayarkan oleh pengurus P3SRS GCM Pak Tonny Soenanto.
"Kemudian terjadi pemadaman listrik bahwa dalam perkembangannya sejak adanya RULB ini bahkan setelah adanya SK Kepala Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Nomor 591, 592 dari kepengurusan Pak Tonny Soenanto ini mengumumkan agar membayarkan IPL listrik dan air kepada mereka terhadap 200 orang ini," ujar dia.
"Warga sebagian membayarkan kepada PPRS Tonny Soenanto, namun fakta pemeriksaan kami PLN ataupun listrik sama sekali tidak pernah dibayar. Ini yang menjadi akar permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2014 sampai dengan saat ini. Listrik sama sekali tidak dibayar dan ini sudah diakui juga oleh pengurus Tonny Soenanto bahwa hanya membayar air saja. Nah ini yang menjadi akar permasalahan sehingga menjadi konflik di apartemen ini," tutup Hengki.
Perwakilan manajemen PT Duta Pertiwi, Satya Dharma menjelaskan informasi secara detil dan terbuka untuk meluruskan kesimpangsiuran dari pokok permasalahan sengketa kepengurusan yang terjadi.
“Terdapat tiga poin utama yang perlu diluruskan agar seluruh pihak mendapatkan informasi yang benar. Poin Pertama adalah Manajemen PT Duta Pertiwi selaku pengelola selalu melakukan perbuatan taat hukum, dan selalu berupaya memenuhi aspek legalitas dalam melakukan segala hal terkait pengelolaan Apartemen Graha Cempaka Mas. Kehadiran PT Duta Pertiwi selaku Pengelola Graha Cempaka Mas berdasarkan penunjukann PPRSC Graha Cempaka Mas” ungkap Satya Dharma.
Poin Kedua, informasi terkait permasalahan yang dialami oleh beberapa penghuni apartemen diantaranya tidak mendapatkan sumber air dan listrik sejak Desember 2022 adalah hal yang tidak benar.
“Pengelola tidak pernah melakukan teror, karena warga yang tidak mendapatkan air dan listrik adalah warga apartemen yang menunggak pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tagihan listrik dan air dalam waktu yang lama. Bahkan PPRS Graha Cempaka Mas pimpinan Tonny Soenanto telah memungut uang kepengelolaan apartemen sebesar ± Rp 40 milyar sejak 2013 - 2022, namun uang tersebut tidak pernah digunakan untuk pembiayaan kepengelolaan Graha Cempaka Mas, termasuk melakukan pembayaran listrik dan air serta tidak transparan dalam laporan keuangan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban,” papar Satya Dharma.
Poin Ketiga, Manajemen PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengelolaan gedung tidak pernah menggunakan alat negara untuk mengintimidasi warga, seperti yang dituduhkan oleh pihak Saurip Kadi. Kehadiran aparat merupakan imbas dari kekisruhan yang ditimbulkan.
Hal ini disebabkan kubu Tony Soenanto dan Saurip Kadi yang mendatangkan ratusan warga dari Mesuji, Lampung pada medio Januari 2014, untuk menggeruduk apartemen Graha Cempaka Mas sehingga dibutuhkan peran penjagaan dari aparat Kepolisian sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi tindakan anarkis. (Pandi)
