Oleh: Ifand, Wartawan Poskota
JAKARTA akan merayakan hari jadinya yang ke-496 tahun pada pertengahan Juni mendatang.
Namun, di usianya yang sebentar lagi mendekati 5 abad, permasalahan kompleks yang terjadi di Ibu Kota hingga kini tak juga terpecahkan.
Kemacetan dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum juga bisa diatasi di Ibu Kota Jakarta meski sudah beberapa kali berganti kepemimpinan.
Hampir setiap gubernur yang menjabat, ketika akan terpilih berjanji akan mengatasi permasalahan tersebut, namun nyatanya hanya menjadi isapan jempol.
Meski sudah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan transpor massal, namun hal tersebut belum juga membuahkan hasil.
Dibandingkan dengan kota-kota besar di negara maju, sistem pelayanan transportasi umum di Tanah Air masih cukup tertinggal dan bahkan belum membuat masyarakat beralih.
Di negara maju, masyarakatnya cenderung menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi.
Akan tetapi, di Jakarta, umumnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta beberapa tahun lalu, jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota tercatat lebih dari 18 juta unit.
Jika ditempatkan secara berjejer di seluruh jalan raya di Jakarta, maka jalanan akan berubah menjadi area parkir sehingga menjadi masalah kemacetan yang tak terpecahkan.
Pemberlakuan ganjil genap, rekayasa lalulintas, hingga kini rencana pemberlakuan jam kerja yang tengah disiapkan tampaknya tak mempengaruhi kemacetan yang setiap hari terjadi.
Jalanan di Jakarta baru terlihat lengang ketika musim mudik berlangsung, karena sebagian besar warga pulang ke kampung halamannya.
Selain macet, banjir juga hingga kini menjadi masalah yang tak terselesaikan di Jakarta.
Bahkan berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah banjir.
Dengan luas wilayah sebesar 662,33 km2, 40% (24.000 hektare) merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut.
Selain rendah, banjir di DKI juga bisa disebabkan oleh luapan sungai.
Sebanyak 13 sungai yang melintasi DKI yang bermuara di Teluk Jakarta dapat meluap apabila terjadi hujan dengan curah tinggi di hulu sungai (Jawa Barat dan Banten), yaitu Bogor dan Tangerang.
Selain luapan sungai, hujan lokal di wilayah DKI juga menjadi penyebab genangan atau banjir di beberapa titik yang kerap menutup ruas jalan.
Air hujan yang turun itu mengisi saluran air (drainase) dan titik cekung, cukup lama menyebabkan air tidak dapat tertampung seluruhnya di drainase, sehingga air meluap dan menyebabkan genangan/banjir. Kemudian, rob atau air laut pasang di wilayah pesisir utara DKI juga berpotensi menyebabkan banji rob.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari masa ke masa dengan berganti-ganti gubernur tidak pernah luput dari upaya untuk menyelesaikan persoalan banjir ini.
Berbagai upaya dilakukan para gubernur sewaktu menjabat, namun banjir dan macet tak pernah bisa mereka selesaikan. (*)
