Presiden Sebut Terima Informasi Jalan Rusak di Daerah, dari Laporan Warga Melalui Medsos

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –  Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan banyak informasi jalan rusak dari berbagai sumber, baik dari Kementerian PUPR maupun dari laporan warga melalui media sosialnya. 

Presiden pun menegaskan akan terus mengecek infrastruktur jalan di provinsi lain. "Saya dapat dari PU dapat, saya dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya miliki semuanya dapat. Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook yang kita miliki. Jadi _cross_ cek harus sama. Kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek, 'Oh iya sama'," tandasnya.

Itu diutarakan Kepala Negara tek Utara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatra Utara pada Rabu, 17 Mei 2023.

Terkait jalan rusak di Sumatra Utara, Presiden menyebut, sedikitnya 260 kilometer jalan nasional di Provinsi Sumatra Utara berada dalam kondisi rusak.

"Ya ini kita di Provinsi Sumatra Utara, di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatra Utara ini jalan nasional ada 2.600 (kilometer), yang rusak kira-kira 260-an (kilometer), ini jalan nasional," ujar Presiden dalam keterangannya di Desa Sialang Taji.

Sementara itu untuk jalan provinsi, dari total panjang jalan 3.005 kilometer, 340 kilometer di antaranya memerlukan perbaikan. Adapun untuk jalan kabupaten, dari 33.000 kilometer jalan, 13.000 kilometer di antaranya juga dalam kondisi rusak.

"Jalan kabupaten, nah ini banyak yang rusak, dari 33.000 kilometer di Sumatra Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer, salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara," ungkapnya.

Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah pusat akan segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak tersebut mulai Juli 2023. Perbaikan juga akan dibagi dengan pemerintah daerah sesuai dengan penanggung jawab masing-masing ruas jalan.

"Semua yang di Sumatra Utara tetap semua kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi, kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa kondisi jalan rusak terjadi tidak hanya di Provinsi Sumatra Utara. Untuk itu, perbaikan jalan memerlukan waktu yang tidak singkat.