Sebab menurutnya, laporannya selalu diabaikan sejak tahun 2019. Setiap laporan yang dilayangkan tidak pernah ada tanggapan, sampai terakhir dilakukan pada Februari 2023 lalu, usai menyampaikan temuan ini ke Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.
"Terima kasih Pak Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI sudah mengakomodir saya punya laporan, baru ada tindakan pendataan, tapi paling tidak kan ada kegiatan yang dilakukan."
"Tapi selama ini mana dari pihak Kecamatan Penjaringan, apa yang dilakukan?" katanya.
Diketahui ruko Blok Z berjumlah 40 unit. Dan sebagian besar memakan saluran air dan bahu jalan. Maka itu, Ketua RT Pluit ini menegaskan bahwa tindakan yang mereka lakukan salah.
Karena membangun di atas prasarana umum dan lahan negara menyalahi aturan.
"Jadi kalau bangunan liar itu ya harus dibongkar, karena itu prasarana umum. Jadi harapan saya, tindakan tetap harus ada. Kembalikan saja saluran airnya, kembalikan saja bahu jalannya. Karena itu adalah prasarana umum, dan itu tanah negara, lahan negara," kata Ketua RT Pluit itu tegas.
