Presiden Jokowi Dituduh Tidak Netral, Sekjen PDIP: Kita Tidak Bicara Politik Praktis

Selasa, 9 Mei 2023 15:45 WIB

Share
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab tuduhan Presiden Jokowi tidak netral pemilu 2024. (Ist.). (ist)
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab tuduhan Presiden Jokowi tidak netral pemilu 2024. (Ist.). (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.

Salah satunya kritik soal Presiden Jokowi yang mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Negara untuk konsolidasi Pilpres 2024.

Menaggapi tuduhan tersebut, Hasto Kristiyanto menegaskan, pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, tidak membahas soal politik praktis.

Hal itu disampikan Hasto menjawab pernyataan media soal adanya kritik dari sejumlah kalangan soal Presiden Jokowi yang mengumpulkan enam Ketua Umum Parpol di Istana Negara beberapa waktu lalu.

“Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres, red), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” kata Hasto menaggapi Presiden Jokowi dituduh tidak netral, dikutip Selasa (9/5/2023).

Hasto juga menegaskan dalam pertemuan itu, membahas tentang kebijakan yang berkesinambungan soal menghadapi tantangan bangsa ke depan. Dan hal itu dinilai Hasto wajar agar pemimpin masa depan mampu mewujudkan visi ke depan.

“Sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan (soal nama bakal capres-cawapres) di istana,” urai Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini menyebut, PDIP memiliki banyak pengalaman dalam menempatkan sesuatu baik urusan politik praktis, maupun urusan ihwal kepentingan membangun bangsa dan negara. Dan itu juga menjadi sikap Presiden Jokowi.

Maka itulah yang dibahas di dalam pertemuan di istana oleh Presiden Jokowi kemarin adalah mengenai isu-isu kebangsaan yang menyangkut masa depan bangsa serta negara. “Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara. Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024,” tegasnya. (Aldi)
 

Reporter: Aldi Rinaldi
Editor: Novriadji Wibowo
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar