Sebab, dengan begitu, TNI akan terlindungi dari pandangan internasional bahwa aksi penumpasan KKB bukanlah pelanggaran HAM besar-besaran. Akan tetapi menjaga kedaulatan bangsa.
"Ini yang kita salah dari awal sejak era reformasi, terutama dengan menggunakan kata kriminal bersenjata, kemudian sekarang adalah separatis teroris. Maka yang dimajukan adalah Kepolisian dan menghadapi mereka dengan KUHP Pidana."
"Padahal ini jelas pemberontakan bersenjata, menyerang satuan militer. Itu jelas bahwa mereka adalah militer," tegasnya.
Ginting setuju dengan pernyataan KSAD Jendral Dudung Abdurachman yang menyebut TNI kini harus melakukan evaluasi. Sebab jangan-jangan memang ada yang keliru dari operasi di Papua.
Dia turut menekankan agar peran intelijen diperkuat untuk menghadapi separatis. Apalagi yang dihadapi mendapat intervensi internasional
Petinggi Negara Pimpin Operasi
Semestinya, saat ini sudah ada keputusan politik yang meminta kapan TNI harus turun. Petinggi negara juga diminta untuk peka dengan situasi. Mereka bahkan disebut bisa saja mengambil alih operasi demi menjustifikasi bahwa penumpasan memang bagian dari fokus negara.
Ginting mencontohkan bagaimana Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher ikut turun tangan untuk menghadapi pemberontak Malvinas.
Operasi penumpasan pemberontakan itu bahkan bukan dipimpin seorang panglima militer, melainkan langsung dirinya sendiri. Hingga akhirnya berhasil, dan dia dijuluki 'wanita besi'.
Perdana Menteri Inggris ketika itu langsung mendapat persetujuan dari DPR di sana. "Nah hal ini juga kita bisa, misalnya Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memimpin operasi itu, dalam pengertian harus didukung oleh DPR."
"Karena yang kita hadapi adalah separatisme, dan kalau kita melawan separatisme dengan senjata pasti akan didukung oleh negara-negara lain," katanya.
