Menko Polhukam: Tak Ada Pembocoran Informasi Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

"Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan kepala PPATK, Selasa (21/3/2023) lalu.

Sementara itu,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semestinya tidak diobral di ruang publik.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, LHA dan produk PPATK berisi informasi intelijen keuangan. 

Pernyataan ini Ali sampaikan guna merespons kegaduhan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Seharusnya memang tidak boleh dibuka di ruang publik, tidak boleh diobral di ruang publik, sehingga kemudian menimbulkan misinterpretasi," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/3/2023). 

Menurut Ali, semestinya LHA PPATK diserahkan langsung kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dianalisis lebih lanjut dugaan pidana pokok atau predicate crime dari transaksi ganjil tersebut. Ali mengatakan, tugas PPATK adalah mencari transaksi mencurigakan yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Namun, PPATK tidak berwenang menetapkan adanya dugaan tindak pidana. Wewenang tersebut berada di APH untuk menetapkan pidana pokok yang kemudian hasil tindak kejahatannya dilakukan TPPU. "Tapi yang menentukan adanya pidana atau tidak, apalagi kemudian korupsi, suap, ataupun pidana lainnya penegak hukum yang harus mendalami dari LHA transaksi mencurigakan,” tutur Ali. 

Ali mengatakan, persoalan dugaan transaksi ganjil Rp 349 triliun itu semestinya menjadi pelajaran agar tidak mengumbar LHA di ruang publik. 

Soal transaksi ganjil Rp 349 triliun di Kemenkeu dilontarkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Namun, pada akhirnya, dalam berbagai kesempatan, PPATK, Mahfud, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa temuan transaksi janggal itu bukan berarti TPPU atau korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu. (rizal)