"Nah, daripada kita bombastis ke angka-angka yang masih belum jelas, kita follow up saja yang sudah jelas. Sebab itu kalau diibaratkan tempe sudah mendoan, agak mateng. Nah fokus yang sudah jelas saja."
Andaipun jika Mahfud menginginkan agar kasus Rp 349 triliun mau disorot juga, dia meminta agar Menkopolhukam itu mendetailkan semua. Apalagi data transaksi ini menyangkut dari tahun 2009 hingga 2022.
"Nah dijelaskan saja, ini kan tak jelas yang disampaikan Pak Menko. Misal dari Rp 349 triliun itu, mana yang merupakan transaksi akumulatif, mana angka real yang terindikasi."
"Lalu mana yang bagian Kepabean Bea Cukai, mana yang Perpajakan, mana unsur korupsinya, suap, dan penyertaan orang dalam. Kalau mau didetailkan, jangan hanya wah-nya saja fokus di jumlah angka, jangan begitu," kata Arsul Sani.
.jpg)
