JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kawasan kumuh di Ibu Kota masih menjadi persoalan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Terlebih kawasan tersebut tak jauh dari Istana Negara.
Adapun kawasan pandat penduduk tersebut berada di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Melihat hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di Ibu Kota.
"Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Kesana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu," ujar Pras sapaan akrabnya saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat dikutip, Jumat (17/3/2023).
Selain itu, Pras juga mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di Pemukiman Padat Penduduk. Sebab ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.
"Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena disana kemiskinannya terlihat," ucap Pras.
Sementara, di lokasi yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait.
Apalagi Jakarta diprediksi hingga 20 tahun kedepan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.
"Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun kedepan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia," ungkap Pj Heru.
Pj Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden ini juga berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga, salah satunya yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak.
Selain Pj Heru, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma juga mengungkapkan, bahwa sejauh ini pihaknya sudah menerima 1.059 program usulan dari Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang akan disisir lagi untuk dijadikan program prioritas tahun 2024.
