Menteri Anas Minta Kehadiran MPP Bisa Dongkrak Kemudahan Izin Usaha 

Jumat 17 Mar 2023, 09:00 WIB
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat resmikan MPP di Provinsi Bengkulu. (ist)

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat resmikan MPP di Provinsi Bengkulu. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas berharap kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah bisa mendongkrak kemudahan perizinan usaha dan akses pelayanan terpadu.

"Sehingga dapat meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pariwisata, sekaligus pelestarian budaya," tambah Anas saat meresmikan  MPP Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong, yang dipusatkan di Kota Bengkulu, Kamis (16/03)

MPP Kota Bengkulu menjadi MPP ke-113 secara nasional, diikuti MPP Kabupaten Bengkulu Tengah dan MPP Kabupaten Lebong menjadi MPP ke-114 dan 115.

MPP Kota Bengkulu menyediakan 109 jenis layanan dari 21 instansi. Sementara MPP Kabupaten Bengkulu Tengah enyuguhkan 151 jenis layanan dari 21 instansi yang tergabung. Sedangkan MPP Kabupaten Lebong menghadirkan 112 jenis layanan dari 20 instansi.

Anas juga mengungkapkan sejalan dengan upaya mendorong MPP hadir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, kami juga mendorong terbangunnya sistem pelayanan berbasis digital, sehingga memudahkan pelayanan.

Menteri Anas mengingatkan keberadaan MPP harus memberi dampak, salah satunya adalah peningkatan ekonomi warga sekitar. 

Berdasarkan laporan perekonomian yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,75 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,51 persen.

Dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

“Selain bidang-bidang tersebut, potensi lain yang ada di masing-masing daerah juga tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai upaya dalam berkontribusi nyata,” jelas Menteri Anas.

Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani mengakui bahwa perbaikan pelayanan tak bisa lepas dari reformasi birokrasi serta kemajuan teknologi. “Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dibarengi dengan inovasi layanan, baik dari sisi SDM, teknologi, dan digitalisasi pelayanan,” ujar Rosjonsyah. (johara)

News Update