Ini harus dimulai dari penyelenggara pileg, pilpres dan pilkada,badan pengawas, institusi penjaga dan pengaman, dan lembaga lain yang ikut terlibat demi lancar dan suksesnya penyelenggaraan pemilu.
Begitu juga politisi yang berkompetisi, berlaga menuju istana, caleg yang berjuang menempati gedung pusat wakil rakyat di Senayan, maupun di daerah bersama DPD –nya.
Yang terpenting lagi, bagaimana memberikan akses semudah dan seluas mungkin kepada masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Melindungi hak politiknya, menjamin kebebasan dalam menyalurkan hak politiknya, menghargai adanya perbedaan aspirasi dan pilihan politiknya.
Jika para elite bebas berkompetisi meraih kekuasaan, rakyat pun sudah seharusnya bebas dari tekanan, ancaman, hasutan, dan hinaan dalam menggunakan hak politiknya. Bebas pula dari intimidasi, diskriminasi dan manipulasi serta janji - janji.
Tidak kalah pentingnya adalah rakyat bebas dari pemaksaan ketika menyalurkan aspirasi politiknya seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Di era kini, partisipasi, termasuk partisipasi politik dalam pemilu, yang diarahkan, apalagi dipaksakan tidak saja akan dijauhi, tetapi dapat menimbulkan antipati.
Kalau pun dipaksakan karena adanya kekuatan dan kekuasaan, tingkat partisipasi yang muncul hanyalah di permukaan. Sering disebut sebagai partisipasi semu.
Kita tentu tak ingin menghasilkan demokrasi semu, legalitas hasil pemilu semu dan pada akhirnya akan melahirkan kepercayaan semu. (Azisoko).
.png)
