Warga di daerah tersebut tidak memiliki KTP karena status tanah mereka yang belum jelas secara hukum. Meskipun pada tahun 1990-an warga pernah digusur, namun mereka melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dan dimenangkan.
Namun, terjadi banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak tergugat dan akhirnya kasasi ke MA yang memutuskan bahwa lahan tersebut adalah lahan negara yang dicadangkan. Artinya, warga tetap tidak memiliki legalitas untuk tinggal, namun Pertamina juga tidak bisa secara sepihak mengokupasi daerah tersebut.
Dalam data yang dihimpun redaksi, kawasan Tanah Merah di tahun 2008 dihuni oleh 22.000 jiwa, pada tahun 2011 berkembang menjadi sekitar 35.000 orang, dan pada tahun 2017 sudah berlipat lagi.
Saat ini, terdapat sekitar 15.000 KK yang jika setiap keluarga terdiri dari rata-rata 3-4 anggota, maka totalnya sudah mencapai 45.000-60.000 jiwa.
Rekam Jejak Jokowi dan Anies di Tanah Merah
Setelah peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang banyak pihak yang menyorot pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketika itu Ahok meminta agar Anies Baswedan tidak sembarang mengumbar janji kampanye.
Kala itu Anies menjanjikan akan memberikan IMB dan sertifikat kepada warga Tanah Merah bila terpilih. Hal ini membuat warga Tanah Merah tak lagi harus pindah karena digusur.
Belakangan muncul pula video Jokowi yang menjanjikan KTP bagi warga Tanah Merah saat kampanye di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Presiden Jokowi ikut angkat bicara soal Tanah Merah saat melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran. Jokowi mengakui memang kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tanah Merah memang menjadi salah satu polemik yang perlu diselesaikan.
Menurut Presiden Jokowi, dulu memang sudah direncanakan akan dibuat sungai di kanan-kiri Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
"Tetapi memang belum sampai pada membuatkan titik solusi bagi masyarakat yang ada di situ. Tanah Merah kan padat dan penuh, semuanya harus dicarikan solusinya," kata Jokowi, di lokasi permukiman warga Tanah Merah, Minggu (5/3/2023).
Proses relokasi yang ketika zaman Fauzi Bowo digulirkan, kenyataannya memang tak kunjung terjadi. Dalam catatan, hal ini pun berlanjut hingga 2017.
Ketika itu, Anies Baswedan pernah berdialog dengan warga Tanah Merah kala pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Warga meminta Anies memberi hak dan perlindungan bagi warga Tanah Merah.
.png)
