"Tapi kalau sudah keluarkan IMB dan sudah bisa dibangun, saya kira ya memang itu kawasan pemukiman yang sudah fix, sudah resmi yang sudah ditelusuri asal-usulnya," lanjutnya.
Abdul Azis justru mempertanyakan mengapa Pertamina tidak bertindak jika lahan yang diterbitkan IMB itu berada di buffer zone atau daerah penyangga depo. Abdul mengatakan jika tidak diterbitkan IMB maka warga akan mendirikan bangunan secara liar dan tak beraturan.
"Saya kira diterbitkan IMB justru untuk mengatur agar tidak menjadi kawasan kumuh yang crowded dan di IMB ini ada aturannya," ujarnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masalah ini bisa diberi solusi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
"Kemudian yang kedua saya sudah perintahkan kepada menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ujar Jokowi di lokasi, Minggu (5/3).
Jokowi mengatakan zona lokasi memang terbilang bahaya. Dia berharap ada relokasi Depo Pertamina atau tempat tinggal warga.
"Terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," katanya. (Aldi)